KUPANG, PENA INDONESIA— Ketika bencana alam melanda, kelompok penyandang disabilitas menjadi pihak yang paling rentan dan sering kali terlupakan. Informasi peringatan dini kerap tidak sampai ke mereka, jalur evakuasi jarang yang ramah disabilitas, dan kebutuhan khusus mereka hampir tidak pernah masuk dalam rencana darurat pemerintah.
Bahkan sebelum bencana terjadi, warga disabilitas sudah menghadapi tembok tebal diskriminasi dan sulit mengakses layanan publik. Begitu bencana menghantam, situasi semakin memburuk. Tidak jarang, mereka benar-benar ditinggalkan saat orang lain menyelamatkan diri.
Hal tegas ini disampaikan oleh Area Manager Program SIAP SIAGA, Silvia Fanggidae, dalam Rapat Koordinasi Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) se-NTT di Kota Kupang, Selasa (11/8/2026).
“Saat keadaan normal saja penyandang disabilitas sering diabaikan. Begitu bencana datang, keadaan makin parah. Orang sibuk menyelamatkan diri sendiri dan lupa pada keterbatasan warga disabilitas,” kata Silvia.
9 ULD Diberdayakan, Fokus Perkuat yang Ada
Untuk menjawab masalah ini, Pemerintah Provinsi NTT bersama BPBD dan organisasi penyandang disabilitas telah membentuk Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Hingga saat ini, sudah ada 9 ULD yang terbentuk di NTT, yaitu di tingkat provinsi serta 8 kabupaten/kota (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Manggarai Barat, Sikka, dan Flores Timur).
Namun, membentuk wadah saja tidak cukup. Ketua ULD-PB Provinsi NTT, Desderdea Kani, mengungkapkan sejumlah masalah mendasar yang dihadapi di lapangan:
- Pemahaman Masih Rendah: Banyak pengurus BPBD maupun organisasi disabilitas sendiri yang belum paham fungsi dan peran ULD.
- Ketiadaan Biaya Operasional: Banyak pengurus disabilitas tidak memiliki pekerjaan tetap. Untuk ongkos transportasi datang ke kantor BPBD saja mereka kesulitan.
- Anggapan Keliru: Sebagian pihak menganggap ULD adalah urusan warga disabilitas saja, padahal ini adalah tugas bersama dengan pemerintah.
- Masalah Mutasi Pegawai: Pegawai BPBD yang sudah dilatih mengenai isu disabilitas sering kali dipindahkan (dimutasi) ke dinas lain. Akibatnya, pelatihan harus diulang dari nol untuk pegawai baru.
Melihat kondisi ini, Sekretaris ULD-PB NTT, Omry Neno, menegaskan bahwa fokus saat ini bukan lagi menambah ULD baru di daerah lain, melainkan memperkuat 9 ULD yang sudah ada agar benar-benar bekerja.
“Yang baru jalan dengan baik itu ULD tingkat provinsi. Sementara ULD di kabupaten dan kota masih butuh banyak bantuan dan pembenahan,” ujar Omry.
Kondisi Lapangan Tiap Daerah Berbeda
Tingkat kesiapan ULD di daerah saat ini sangat bervariasi:
- Kota Kupang: Sudah bekerjasama dengan komunitas tuli untuk membuat buku saku bahasa isyarat dan melatih ASN. Namun, mereka masih kekurangan anggaran dan belum punya data pasti warga disabilitas.
- Kabupaten Malaka: Hubungan antara BPBD dan ULD belum berjalan. Belum ada sekretariat dan pertemuan resmi, meski komunitas disabilitas lokal sudah mendata sekitar 250 anggotanya secara detail (by name by address).
- Flores Timur: Sudah mulai masuk dalam perencanaan daerah dan mendata warga disabilitas yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
- Sikka & Manggarai Barat: Masih dalam tahap pembenahan pengurus dan penyesuaian koordinasi.
Jangan Hanya Jadi “Kertas SK”
Silvia Fanggidae mengingatkan agar ULD tidak berhenti menjadi organisasi formalitas atau sekadar dokumen Keputusan (SK) di atas meja pejabat.
Kehadiran ULD dan forum disabilitas penting bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi justru untuk membangun kesiapsiagaan jauh sebelum bencana menghantam—seperti pelatihan mandiri, pemetaan risiko, dan penyediaan informasi yang mudah diakses.
Dari rapat koordinasi ini, disepakati rencana kerja konkret ULD-PB Provinsi NTT untuk periode Agustus–Desember 2026, dengan target minimal satu kegiatan nyata dilaksanakan setiap bulannya.
“Untuk urusan kemanusiaan dan bencana, pasti ada jalan keluarnya jika dicari bersama. Yang terpenting, saat bencana datang, penyandang disabilitas tidak lagi diingat belakangan setelah semua keputusan diambil,” tegas Silvia. (LL/gpi)
About the Author
