KUPANG, PENA INDONESIA— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat menyiapkan fondasi pemulihan pascagempa Magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores bulan lalu. Berada dalam transisi dari masa tanggap darurat menuju tahap pemulihan tiga tahun, Pemprov NTT kini memfokuskan perhatian pada verifikasi dan konsolidasi data kerusakan serta kerugian di tujuh kabupaten terdampak.
Langkah ini krusial mengingat data yang akurat dan terverifikasi akan menjadi pijakan utama penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Berdasarkan ketentuan, dokumen R3P wajib dituntaskan dalam waktu 90 hari sejak penetapan status darurat dan ditargetkan selesai pertengahan November 2026.
Perbedaan Data Lapangan Jadi Tantangan Utama
Pemerintah Provinsi NTT melalui BAPPERIDA dan BPBD didukung Program Kemitraan Australia-Indonesia SIAP SIAGA menggelar Forum Konsolidasi Data Sektoral dan Kewilayahan di Kupang pada Kamis (17/9/2026). Temuan awal BAPPERIDA mengungkapkan masih terdapat selisih dan ketidakcocokan data antara pemerintah kabupaten, perangkat daerah sektoral, hingga balai kementerian di lapangan.
Berdasarkan data aplikasi INATANA BPBD Provinsi NTT per 15 September 2026, dampak gempa mencakup:
- Korban Jiwa & Pengungsian: 120 orang meninggal dunia, 1.191 orang luka-luka, dan 136.642 jiwa mengungsi.
- Kerusakan Bangunan: Sedikitnya 86.018 unit rumah rusak, disamping 573 fasilitas kesehatan, 2.240 fasilitas pendidikan, 535 rumah ibadah, serta 566 gedung perkantoran.
“Tanpa data yang akurat, R3P yang kita susun berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak,” tegas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPERIDA Provinsi NTT, Yohanes Paut, S.T., M.T.
Tujuh kabupaten yang masuk dalam cakupan pemulihan ini meliputi Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Pemanfaatan Teknologi Geospasial dan Pemetaan Udara
Guna menyinkronkan data dan mengoreksi anomali di lapangan seperti ketidaksesuaian koordinat fasilitas umum tim data gabungan mengerahkan teknologi geospasial, pemetaan udara (drone), dan pemindaian geotagging dari ponsel pintar.
Pakar Geographic Information System (GIS), M. Hendryanto, mencontohkan ditemukannya pola janggal di Kabupaten Manggarai Timur, di mana sejumlah desa di wilayah selatan mencatat tingkat kerusakan tinggi meski pusat gempa berada di utara. Pemanfaatan teknologi GIS dan geotagging mempermudah analisis cepat untuk menentukan desa prioritas intervensi.
Sementara itu, Area Manager SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae, menekankan bahwa validitas data kerugian adalah syarat mutlak sebelum dialokasikan ke dalam rencana anggaran pemulihan. Menurutnya, pemulihan pascabencana harus memegang prinsip build back better membangun kembali secara lebih aman dan berkelanjutan.
Lima Sektor Pemulihan dan Integrasi Pendanaan
Dokumen R3P yang disiapkan akan menjadi acuan resmi (readiness criteria) pemulihan Flores selama tiga tahun, mencakup lima sektor utama:
- Permukiman
- Infrastruktur
- Sosial
- Ekonomi
- Lainnya / Lintas Sektor
Selain mengarahkan alokasi APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten, R3P dirancang untuk membuka pintu kolaborasi pendanaan dari lembaga mitra, organisasi nonpemerintah, hingga lembaga keagamaan. Isu inklusi sosial (gender dan disabilitas) serta ketahanan iklim turut diintegrasikan demi memastikan pemulihan berjalan adil, merata, dan menjadikan Flores lebih tangguh menghadapi potensi bencana di masa depan. (LL/gpi)
About the Author
