Rakyat Masih Minta Terpal, DPRD NTT Pertanyakan Eksekusi Dana Gempa Flores Rp200 Miliar

KUPANG, PENA INDONESIA — Bantuan dana penanganan pascabencana Gempa Flores sebesar Rp200 miliar dari pemerintah pusat disinyalir terhambat di meja birokrasi. Meski tiap kabupaten terdampak diklaim telah mengantongi alokasi awal masing-masing Rp20 miliar, kondisi warga di lapangan justru menunjukkan keprihatinan yang kontradiktif dengan besarnya anggaran tersebut.

​Anggota DPRD NTT sekaligus Ketua Fraksi PSI NTT, Junaidin Mahasan, mempertanyakan lambatnya eksekusi dana bencana tersebut oleh Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terdampak.

​Birokrasi Melambatkan Bantuan Bencana

​Junaidin mengungkapkan, keluhan warga korban gempa masih terus mengalir melalui telepon dan pesan singkat. Kebutuhan mendasar seperti terpal, selimut, makanan, hingga air bersih belum terpenuhi secara merata.

​”Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama. Kalau ada kendala verifikasi, pengadaan, atau pertanggungjawaban, pemerintah wajib cari jalan keluar. Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan nyawa dan kebutuhan dasar warga,” tegas Junaidin.

​Desakan Transparansi Data

​Guna mengusut alur distribusi dana dan logistik, Fraksi PSI NTT mendesak Pemprov dan Pemkab terkait untuk membuka data penyaluran secara terbuka kepada publik. Pemerintah diminta tidak sekadar melontarkan klaim formalitas.

​Data konkret yang dituntut untuk dibuka meliputi:

• ​Nilai Realisasi Anggaran: Rincian pasti nominal dana dari total Rp200 miliar yang telah diterima dan disalurkan oleh tiap daerah.
• ​Peruntukan Anggaran: Laporan detail alokasi penggunaan anggaran yang sudah keluar dari rekening daerah.
• ​Ketersediaan Logistik: Jumlah stok riil terpal, tenda, selimut, makanan, dan air bersih yang siap didistribusikan saat ini.
• ​Pemetaan Wilayah: Daftar wilayah terdampak yang hingga kini belum tersentuh bantuan sama sekali.

​Indikator Keberhasilan Penanganan Bencana

​Nada tajam juga disampaikan Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT. Pihaknya menegaskan bahwa dalam situasi krisis, kinerja pemerintah tidak diukur dari angka statistik di rekening kas daerah.

​“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang masuk ke rekening, melainkan berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, bisa makan, minum, dan tidur dengan layak. Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat,” pungkasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov NTT maupun pemerintah kabupaten terdampak belum memberikan rincian data resmi balasan terkait realisasi fisik dan keuangan atas dana bantuan tersebut. (LL/gpi)

About the Author

admin

Administrator

Visit Website View All Posts