KUPANG, GARIS PENA INDONESIA — Penanganan penyakit menular AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di Kota Kupang tidak lagi bisa bergantung penuh pada donor luar negeri. Keterbatasan dana hibah global menuntut skema pembiayaan domestik yang mandiri, terintegrasi, serta berbasis data yang valid.
Urgensi ini menjadi fokus utama dalam Workshop “Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program ATM” yang diselenggarakan oleh Yayasan Flobamora Jaya Peduli di Hotel Harper Kupang, Kamis (3/9/2026).
Forum ini mempertemukan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang Hengky Cornelis Malelak, perwakilan lintas Perangkat Daerah Kota Kupang dan Provinsi NTT, tokoh agama, pelaku usaha, serta jajaran pengurus Yayasan Flobamora Jaya Peduli.
Sengkarut Data Kasus HIV/AIDS
Isu krusial yang mengemuka dalam pembukaan workshop adalah disparitas data temuan kasus HIV/AIDS di ibu kota Provinsi NTT tersebut.
Ketua Panitia Workshop, Yohanes Arlando Dato, mengungkapkan bahwa data akumulatif hingga Juni 2026 mencatat ada 3.062 kasus HIV/AIDS di Kota Kupang. Dari jumlah tersebut, Yayasan Flobamora Jaya Peduli mendampingi secara langsung 1.160 Orang Dengan HIV (ODHIV).
“Ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan potret riil penyebaran HIV yang masih berlangsung aktif di Kota Kupang,” tegas Yohanes.
Namun, catatan tersebut memicu tanggapan langsung dari pihak pemerintah daerah. Asisten I Sekda Kota Kupang, Hengky Cornelis Malelak yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Kupang menyoroti adanya selisih perhitungan yang cukup signifikan.
“Data yang terekap pada kami di KPA menunjukkan angka akumulasi di kisaran 2.000-an kasus. Ada selisih data yang cukup besar dibanding catatan panitia. Perbedaan inilah yang menegaskan perlunya sinkronisasi data antar-lembaga melalui ruang dialog seperti ini,” ujar Hengky.
Strategi Mobilisasi Anggaran Lokal
Selain validasi data, fokus strategis workshop menyasar pada keberlanjutan pembiayaan program. Selama ini, intervensi terhadap kelompok rentan dan layanan penanggulangan ATM masih dibayangi risiko penghentian pendanaan eksternal.
Yohanes menegaskan, workshop ini dirancang untuk:
- Mengidentifikasi potensi pembiayaan lokal dari APBD provinsi, APBD kota, hingga sektor swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- Mendorong integrasi penanggulangan ATM ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Terpadu.
- Menyusun peta jalan (roadmap) mobilisasi sumber daya domestik agar penanganan tidak terputus.
Membangun Sistem, Bukan Sekadar Diskusi
Pemerintah Kota Kupang mengapresiasi inisiatif Yayasan Flobamora Jaya Peduli, namun mengingatkan agar forum interaktif ini menghasilkan keputusan konkret yang dapat dieksekusi secara administratif.
Hengky menegaskan bahwa keberlanjutan penanganan ATM harus ditopang oleh sistem terstruktur yang melibatkan akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga media massal.
“Workshop ini tidak boleh berhenti pada dokumen diskusi semata. Hasil akhir harus melahirkan peta sumber pembiayaan, komitmen lintas sektor, serta rencana tindak lanjut yang masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Indikatornya harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan demi mengejar target eliminasi AIDS, TB, dan Malaria pada 2030,” pungkasnya. (Ria)
About the Author
