KUPANG, PENA INDONESIA— Kecepatan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini bergantung pada kecepatan dan ketepatan data. Hal ini ditinjau langsung oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, bersama Gubernur NTT, Melki Laka Lena, saat mendatangi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Provinsi NTT di Lasiana, Kupang, Jumat (31/7/2026).
Kunjungan ini melihat langsung hasil kerja sama antara Pemerintah Australia dan Pemprov NTT yang dirintis sejak 2015 melalui Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDRR) dan dilanjutkan lewat Program SIAP SIAGA. Kerja sama ini berfokus pada perbaikan sistem, pelatihan petugas, dan penyediaan teknologi penanganan bencana.
Pelaporan Bencana Dipangkas Jadi Hitungan Menit
Pusdalops-PB NTT kini beroperasi selama 24 jam penuh untuk menerima dan memverifikasi laporan bencana dari seluruh kabupaten dan kota di NTT. Proses ini menggunakan aplikasi bernama INATANA, sistem informasi kebencanaan yang dikembangkan BPBD NTT bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana NTT dan dukungan SIAP SIAGA.
Sebelum adanya sistem ini, informasi kejadian bencana di daerah membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai ke pemerintah pusat atau provinsi. Lewat aplikasi INATANA, laporan bisa diterima, diperiksa, dan dianalisis hanya dalam hitungan menit. Perubahan ini membuat pemerintah bisa langsung mengirimkan bantuan dan mengambil keputusan di lapangan secara lebih cepat.
Selain untuk tanggap darurat, data bencana di INATANA juga disatukan dengan Portal Satu Data Provinsi NTT agar dapat digunakan oleh dinas-dinas lain dalam merencanakan pembangunan yang aman dari risiko bencana.
Melibatkan Pengemudi Ojek Online dan Kelompok Disabilitas
Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus melibatkan masyarakat langsung. Ia mendorong agar program seperti TOP Ranger yang ada di Kota Kupang bisa diterapkan di seluruh kabupaten/kota di NTT.
“Penanggulangan bencana tidak bisa hanya menjadi urusan pemerintah. Yang paling penting adalah membangun partisipasi dan kemandirian masyarakat. Karena itu, saya berharap model seperti TOP Ranger yang sudah berjalan baik di Kota Kupang dapat direplikasi di seluruh kabupaten dan kota di NTT,” kata Melki Laka Lena.
Program TOP Ranger adalah kerja sama antara BPBD Kota Kupang, Grab, dan para pengemudi ojek online. Para pengemudi dilatih untuk melaporkan secara cepat jika melihat kejadian bencana di jalan atau pemukiman.
“Sebagai pengemudi kami berada di lapangan setiap hari. Melalui TOP Ranger kami dilatih melaporkan kejadian secara cepat dan terstandar sehingga informasi bisa diterima pemerintah dalam hitungan menit,” jelas Koordinator TOP Ranger, Jefry Adulanu.
Sistem ini juga melibatkan warga penyandang disabilitas melalui Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Ketua ULD-PB NTT, Desderdea Kanni, menyebut keterlibatan ini memastikan kebutuhan kelompok disabilitas ikut diperhatikan saat bencana terjadi.
“Perubahan terbesar bagi kami adalah adanya pengakuan bahwa penyandang disabilitas juga mitra yang bisa ikut merencanakan dan mengambil keputusan dalam penanganan bencana,” ujar Desderdea.
Kerjasama Berkelanjutan
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, mengapresiasi sistem yang kini sudah dijalankan secara mandiri oleh pemerintah daerah.
“Saya bangga dapat melihat langsung hasil kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Provinsi NTT di bidang penanggulangan bencana. Hasilnya nyata, dan kami berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama ini,” kata Roderick Brazier.
Sistem pelaporan cepat dan jaringan penanganan bencana ini akan terus dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan masyarakat mendapat perlindungan yang lebih baik saat terjadi bencana.
Editor: Tim Redaksi Garis Pena Indonesia
About the Author
